Majari Magazine

Saat Dunia Harus Memilih: Alam atau Industri?

by Devy Nandya Utami on 15/12/08 at 3:00 pm | 1 Comment | |

Sejak Albert Arnold Gore membuat dan mempublikasikan film dokumenter “The Inconvenient Truth” pada tahun 2006, masyarakat seolah baru tersadar akan isu pemanasan global (global warming). Film yang mengantarkan Al-Gore sebagai peraih nobel Perdamaian 2007 ini berhasil menggugah pemimpin-pemimpin dunia sampai kepada diadakannya United Nations Climate Change Conference di Nusa Dua, Bali tahun lalu. Kesepakatan yang dihasilkan antara lain adalah penekanan jumlah emisi karbon dioksida yang terutama dihasilkan oleh industri.

Penekanan jumlah emisi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pada tahun 1750, sebelum adanya revolusi industri, populasi dunia berkisar sekitar 800 juta orang. Saat itu, sumber energi komersial belum lazim digunakan dan kelaparan terjadi dimana-mana. Sekarang, populasi dunia mencapai 6,6 miliar orang dan pertumbuhan ekonomi serta taraf hidup masyarakat dimungkinkan karena adanya mekanisasi, pupuk buatan, industri, dan transportasi; semua itu membutuhkan energi dan tentu saja menghasilkan emisi.

Menurut Ben van Beurden, Wakil Presiden Eksekutif Shell Chemical ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam hal ini:

1. Populasi dunia sedang berkembang, demikian pula kesejahteraannya. Hal ini berarti kenaikan permintaan energi, kemungkinan besar mencapai dua kali lipat pada 2050.
2. Cadangan minyak dan gas tidak akan mampu mengantisipasi kenaikan permintaan ini. Energi alternatif seperti batu bara harus dimanfaatkan.
3. Namun, sumber energi alternatif tidak akan membantu secara signifikan pasokan energi yang dibutuhkan dalam jangka pendek. Karena teknologi terobosan semacam ini membutuhkan waktu lama dalam pengembangannya.

Ini berarti emisi CO₂ akan terus meningkat cepat sehingga solusi penanganan CO₂ harus segera ditemukan. Peran Indonesia yang memiliki 120 juta hektar hutan semakin krusial.

Kebijakan REDD (Reduce Emissions from Deforestation and Degradation) yang dikeluarkan PBB menawarkan kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk tidak membuka lahan baru pada hutan mereka. Sementara industri di negara-negara maju, harus mengurangi emisi pabrik mereka. Selain itu negara-negara tersebut juga harus membayar US$3 per ton karbon yang dihasilkan, kepada negara-negara berkembang sesuai dengan kapasitas pengolahan CO₂ yang mampu dilakukan hutan mereka. Namun, hal ini juga berarti terhambatnya pertumbuhan industri di negara berkembang dan meningkatkan ketergantungan konsumsi negara berkembang terhadap produk negara maju.

Sampai saat ini, perdebatan masih terus berlangsung. Masing-masing pihak, negara maju maupun negara berkembang, masih sama-sama merasa keberatan karena berbagai alasan. Teknologi lagi-lagi memegang peranan penting dalam menjawab kebutuhan manusia saat dunia dihadapkan pada pilihan: alam atau industri.